TEMPO Interaktif, Jakarta -Bisnis M. Nazaruddin dan M. Nasir ditengarai berkembang pesat sejak keduanya bergabung dengan Partai Demokrat. Misalnya PT Anugrah Nusantara, salah satu perusahaan mereka. Dari akta yang diperoleh Tempo, modal awal perusahaan yang berdiri pada 1999 di Pekanbaru, Riau, itu Rp 2 miliar. Jumlah itu bertambah menjadi Rp 100 miliar pada 2006 dan meroket menjadi setengah triliun rupiah pada 2009.

Sutan Bhatoegana, kolega Nazaruddin di Dewan Perwakilan Rakyat, menilai tak jadi masalah jika bisnis keduanya berkembang sejak bergabung dengan Demokrat. Apalagi bisnis itu kini tidak dijalankan oleh Nasir ataupun Nazaruddin, tapi oleh keluarganya. Lagi pula, kata Sutan, jika ada indikasi penyalahgunaan wewenang dalam bisnis, seharusnya ada laporan ke Badan Kehormatan DPR. "Sampai sejauh ini kan tidak ada," ujarnya saat dihubungi kemarin.

Anggota DPR dari Fraksi Demokrat ini mengungkapkan baru mengenal Nasir saat mereka bersama-sama menjadi anggota DPR pada 2009. Adapun dengan Nazaruddin, Sutan telah mengenalnya sejak dia menjabat Wakil Bendahara Demokrat. Sutan pun hanya mendengar bahwa Nasir dan Nazaruddin berkongsi bisnis kelapa sawit di Riau. "Selebihnya tidak tahu."

Menurut pantauan Tempo, PT Anugrah berlokasi di rumah toko berlantai dua di Jalan Tambusai, Pekanbaru. Warga sekitar menyebutkan pemilik kantor bercat biru itu adalah orang kuat Demokrat di Jakarta. Menurut Ik Ho, karyawan kantor di sebelah PT Anugrah, saat Susilo Bambang Yudhoyono terpilih lagi sebagai presiden pada 2009, kantor itu ramai dikunjungi. "Saban hari banyak mobil bagus parkir. Juga mobil pejabat," ujarnya.

Kini ruko itu terlihat sepi. Papan nama perusahaan itu hanya bertulisan "Anugrah", tapi masih terlihat bekas kalimat "Nusantara" yang sudah dicopot. "Tak tahu kapan dicopot dan kenapa," ujar Dicky, anggota staf marketing PT Anugrah. Dia mengungkapkan kepemilikan perusahaan itu kini sudah berpindah tangan. Tapi Dicky mengakui PT Anugrah pada awalnya ditangani Nazaruddin.

PT Anugrah inilah yang kini sedang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi. Perusahaan ini merupakan rekanan proyek revitalisasi sarana peningkatan mutu pendidikan dan tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional. Proyek itu digarap pada 2007. KPK menengarai pengadaan prasarana proyek itu tidak sesuai dengan bestek.

Hingga berita ini diturunkan, Nasir belum bisa dimintai konfirmasi. Saat dihubungi, teleponnya tidak diangkat. Pesan pendek juga belum dibalas. Sedangkan Nazaruddin--yang berada di Singapura--tidak menjawab pesan yang dikirim melalui BlackBerry Messenger.

sumber : yahoo.com